Jakarta - Anggota DPR mengeluhkan jajanan rapat yang itu-itu saja. Saat anggaran untuk jajaran rapat sudah dinaikkan pun, makanan yang dihidangkan pihak Setjen DPR dinilai tak ada perubahan."Yah memang banyak yang nilainya tidak pantas. Seperti harga konsumsi ringan untuk anggota DPR yang mencapai Rp 20 ribu rupiah, yang berisi 3-4 potong makanan ringan, menurut saya tidak pantas. Dulu harganya itu Rp 7.500, tahun lalu Rp 15.000 dan tahun ini kita naikkan sampai Rp 20.000, tapi makanannya selalu sama tidak ada yang berubah atau ditingkatkan," kata Wakil Ketua BURT DPR dari PKS, Refrizal, kepada redaksi, Selasa (14/2/2012).
Sekadar diketahui, setiap rapat, anggota DPR mendapatkan jajanan, biasanya dimasukkan boks atau diletakkan di piring kecil. Isinya antara lain jajanan tradisional seperti lemper, kue lumpur, kacang goreng, buah, dsb.
Selain itu, Refrizal juga mengeluhkan tenaga kebersihan yang tak bekerja maksimal. Sehingga masih ada saja sudut di DPR yang kotor.
"Saya melihat contohnya tenaga cleaning service itu, seharusnya sesuai kontrak setiap lantai di Gedung DPR ada tenaganya, tapi pada kenyataannya tidak ada. Saya sudah mendengar bahwa ada pengelembungan jumah tenaga outsourcing," keluh Refrizal.
Refrizal menuturkan, BURT DPR telah meminta khusus kepada pimpinan DPR untuk melakukan pergantian Sekjen DPR. Menurut dia, pergantian Sekjen menjadi solusi agar anggota DPR tak lagi menjadi korban sistem.
"Secara internal kami sudah meminta pimpinan DPR untuk melakukan itu karena secara aturan kami sebenarnya tidak bisa mengusulkan, yang bisa mengganti Sekjen hanya pimpinan DPR. Kalau kita tidak melakukan reformasi maka lembaga DPR akan menjadi korban sistem. Ini tentunya tidak diinginkan oleh siapa pun, DPR sebagai lembaga demokrasi rusak karena sistem yang belum tereformasi," kata Refrizal.
Apalagi, menurut Refrizal, saat ini DPR jauh lebih baik dari periode-periode sebelumnya. "DPR saat ini jelas lebih baik, kita lebih transparan dan akuntabel. DPR periode lalu misalnya kita beli pendingin ruangan saja sampai Rp 6 juta per unit, sekarang tidak ada lagi yang seperti itu, meski untuk beberapa hal kita kecolongan, tapi itu biasa terjadi di mana-mana, secara umum DPR periode ini lebih baik," ujarnya.
sumber: detik news